Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Mengandung Prinsip

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Mengandung Prinsip–Tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0.12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yakni:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Presiden
Daerah:

a. Daerah Provinsi
b. Daerah Kabupaten/Kota

Pengertian tertib hukum di Indonesia
Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas SMP/MTs (2017) oleh Lukman Surya Saputra dkk (2017), pengertian tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hirarki atau tingkatan.

Peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Tugas ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip umum atau hukum. Prinsip dasar hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Ketentuan hukum selalu didasarkan pada ketentuan hukum.
Hanya undang-undang dan peraturan tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar hukum.
Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dibatalkan, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
Hukum dan peraturan baru menggantikan hukum dan peraturan lama.
Hukum dan peraturan yang lebih tinggi menang atas hukum dan peraturan yang lebih rendah.
Undang-undang dan peraturan khusus menggantikan undang-undang dan peraturan umum.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki isi yang berbeda