Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru– Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman untuk berbagai aturan dalam negara hingga berbagai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya pancasila, kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih teratur, dan terhindar dari adanya kebersinggungan dengan orang lain, ras lain, suku lain, atas berbagai perbedaan yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, penerapan Pancasila juga berkembang dengan perkembangan zaman, termasuk pada orde baru.

Melansir dari kemendikbud.go.id, orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Diketahui lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.

Jabwaban :

Kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila Masa Order Baru sebagai dasar negara dan pangangan hidup bangsa

Pembahasan :

Pengertian Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.[1] Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

Kelebihannya

1. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
2. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
3. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
4. Sukses Gerakan Wajib Belajar
5. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

Kelemahannya

1. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
2. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
3. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
4. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)