Developer  — Semua orang akan setuju bahwa real estat, seperti tanah dan rumah, adalah investasi yang aman dan menguntungkan. Sejalan dengan hari jadinya, harga jual properti selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pasalnya, setiap tahun masyarakat tertarik untuk membeli perangkat jenis ini.

Jika Anda berbicara tentang real estat atau rumah, Anda perlu mengetahui istilah pengembang. Siapa yang tidak tahu, pengembang adalah perusahaan atau kantor perorangan yang bertanggung jawab atas pembangunan perumahan. Dengan jasa pengembang, hanya sedikit yang bisa mewujudkan impian mereka di tempat dan lingkungan yang terintegrasi, dari rumah pribadi.

Sebagai sebuah perusahaan, bisa dikatakan bahwa developer adalah peluang yang menjanjikan. Jika kita menganggapnya serius, pengembang bisa menjadi bisnis jangka panjang dan tidak mengambil terlalu banyak risiko. Di sisi lain, sedikit yang bisa menjalankan bisnis ini karena membutuhkan modal yang solid hingga Rp 1 triliun.

Namun, karena umumnya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka usaha pembangun tidak hanya membangun apartemen untuk dijual. Ada berbagai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dihormati sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan developer dalam dunia real estate dan pembangunan perumahan? Dan apa hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengembang? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan untuk memahami serta mendapatkan informasi selengkapnya, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Developer?

Secara umum developer adalah sebuah instansi, perusahaan atau individu yang membangun sebuah apartemen. Pengembang wajib melaksanakan semua kegiatan pembangunan perumahan. Dari pembelian tanah melalui konstruksi hingga pemasaran proyek secara publik.

Berdasarkan Pasal 5 (1) (5) Keputusan Pemerintah Dalam Negeri tahun 1974, perusahaan pengembang atau pengembang real estate adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan berbagai jenis perumahan, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah besar. Pembangunan perumahan berlangsung dalam satu kesatuan lingkungan atau permukiman yang mengedepankan kebutuhan masyarakat permukiman dengan berbagai prasarana lingkungan dan fasilitas sosial.

Di antara para pelaku bisnis, pengembang berarti perusahaan yang terlibat dalam akuisisi perumahan. Juga, pengembang dapat dibagi menjadi dua jenis:

• Didukung pengembang real estat.
• Pengembang real estat biasa.

Hak Developer

Hak pengembang diatur oleh Bagian 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui aturan tersebut, sejumlah hak harus dijalankan oleh pelaku usaha, dalam konteks ini oleh pengembang, antara lain:

• Hak untuk membayar berdasarkan suatu perjanjian atau pengaturan yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Hak atas kompensasi atas itikad buruk konsumen.
• Hak atas upaya hukum yang memadai dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Hak untuk memulihkan nama baik jika diketahui bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh produk atau jasa yang dipasarkan secara legal.
• Hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
• ASK Tetap sehat

Kewajiban Developer

Menurut Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, pengembang sebagai perusahaan memiliki sejumlah kewajiban, antara lain:

• Beritikad baik dalam menjalankan bisnis Anda.
• Memberikan informasi yang akurat, jujur ​​dan jelas tentang kondisi dan garansi barang atau jasa, serta penjelasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikannya.
• Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur ​​dan adil serta tidak membeda-bedakan.
• Menjamin mutu atau mutu barang dan jasa yang dijual atau diproduksi sesuai dengan persyaratan standar mutu yang bersangkutan.
• Konsumen harus diberi kesempatan untuk mencoba atau menguji barang atau jasa tertentu dan harus diberikan jaminan atas barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Memberikan ganti rugi, ganti rugi atau ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Memberikan ganti rugi atau ganti rugi jika barang atau jasa tersebut tidak digunakan atau diterima sesuai dengan kesepakatan.

Tanggung Jawab Developer

Tanggung jawab dan moral pengembang diatur dalam Kode Etik Real Estate Indonesia atau REI Sapta Brata. Kode etik tersebut meliputi:

• Menjalankan usaha selalu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku resmi di Indonesia.
• Menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan pembangunan negara.
• Anda dapat menjadi perusahaan atau agen swasta nasional dengan tanggung jawab, rasa hormat dan penghargaan terhadap bisnis real estate dan rasa keadilan, kejujuran dan kebenaran.
• Ini mendukung prinsip REI AD / ART dan mempromosikan disiplin dan solidaritas organisasi.
• Anggota REI harus saling menghormati, menghargai dan membantu serta menghindari persaingan yang tidak sehat.
• Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Undang-undang tersebut juga memuat asas tanggung jawab pengembang, antara lain:

• Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau liabilitas berdasarkan kesalahan.
• Prinsip selalu bertanggung jawab atau asas praduga tanggung jawab.
• Asas praduga guna tidak selalu bertanggung jawab atau asas praduga tidak bertanggung jawab.
• Prinsip tanggung jawab yang ketat atau tanggung jawab mutlak.
• Batasan Tanggung Jawab atau Limitation of Liability Principle.
• Jika pembeli atau pelaku ekonomi dimintai pertanggungjawaban, pembeli wajib mengganti kerugian, kerusakan pencemaran dan kerugian konsumen sesuai dengan Pasal 19 (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa Hal yang Membebaskan Developer dari Tanggung Jawab Pelaku Bisnis

Harus jelas bahwa tujuan UU Perlindungan Konsumen adalah untuk menemukan keseimbangan antara konsumen dan pelaku ekonomi. Tanpa mengurangi kepatuhan terhadap hukum, pelaku ekonomi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen jika:

• Produk atau layanan yang terbukti tidak boleh didistribusikan.
• Kerusakan barang selanjutnya.
• Kerusakan barang karena kelalaian konsumen atau melampaui jangka waktu 4 tahun untuk kelanjutan barang atau di luar jangka waktu yang disepakati.
• Pinjaman Desktop CIMB Niaga Octo

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, ada beberapa hal yang harus dilakukan pelaku usaha. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melakukannya dengan itikad baik.

Hak yang Dimiliki oleh Konsumen Developer

Hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menyeimbangkan pelaksanaan kegiatan antara konsumen dan pelaku komersial, dalam hal ini pengembang real estate. Secara internasional, konsumen memiliki 4 hak dasar yang diakui, termasuk:

• Hak atas keselamatan atau hak atas keselamatan.
• Hak atas informasi atau hak atas informasi.
• Hak untuk memilih atau hak untuk memilih.
• Dan hak untuk didengar atau hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga aturan tentang hak-hak konsumen, antara lain:

• Hak atas keamanan, kenyamanan dan perlindungan saat menggunakan barang atau jasa.
• Hak untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa berdasarkan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diberikan.
• Hak atas informasi yang jelas, jujur ​​dan akurat tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa.
• Hak untuk menerima pengaduan dan pendapat tentang barang atau jasa yang digunakan.
• Hak atas perlindungan, pembelaan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
• Hak atas pendidikan dan pelatihan konsumen.
• Hak atas pelayanan atau perlakuan yang memadai, jujur ​​dan tidak diskriminatif.
• Hak atas ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak harus.
• Semua hak hukum lainnya.

Kewajiban yang Dimiliki oleh Konsumen Developer

Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya mengatur kewajiban pelaku ekonomi. Namun, Pasal 5 undang-undang mengharuskan konsumen untuk mematuhi sejumlah kewajiban, termasuk:

• Baca dan ikuti petunjuk dan prosedur informasi untuk menggunakan atau menggunakan barang atau jasa untuk memastikan keamanan.
• Beritikad baik saat membeli layanan atau barang.
• Pembayaran sesuai dengan kesepakatan pertukaran.
• Ikuti dengan benar upaya perbaikan hukum untuk sengketa konsumen.

Developer Perumahan Termasuk Sebagai Bisnis Legalitas

Demikian pembahasan singkat mengenai apa saja hak, kewajiban dan tanggung jawab pengembang dan operator komersial. Di sisi lain, pengembang rumah juga dikenal sebagai bisnis legal untuk semua bisnis mereka. Dari membeli rumah, dari pembangunan real estate hingga komersialisasi penduduk, itu terkait dengan aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini undang-undang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menempatkan konsumen dan pengembang sejajar dengan pelaku usaha. Aturan-aturan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menerima referensi untuk penyelesaian masalah atau perselisihan secara adil dan tanpa merugikan para pihak.